Demokrat-Gerindra Dukung Wacana Pemindahan Ibukota
Jakarta, ME
Wacana pemindahan Ibu Kota negara mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan Gerindra. Politisi Demokrat Marzuki Alie mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan akan memudahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menata Jakarta. Sebab saat banjir saja banyak masyarakat yang tak mau dipindahkan dari bantaran kali.
"Coba saja sekarang Jokowi pusing hanya untuk memindahkan masyarakat dari bantaran kali. Bagaimana mau menata Jakarta, jika masyarakat di bantaran kali saja sulit dipindahkan?" kata Ketua DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Jakata, Jumat (18/1).
Menurut Marzuki, sudah banyak negara lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia hingga Brasil berhasil memisahkan pusat pemerintahan dengan perdagangan. Indonesia harus meniru cara ini karena Jakarta tak bisa menjadi pusat pemerintahan, ekonomi hingga pendidikan. "Pemindahan ini supaya tidak carut-marut. Namanya pusat perdagangan pasti kan banyak mal dan sebagainya yang membuat macet lalu lintas. Ini tentu sangat tidak efektif untuk jalannya pemerintahan," kata Marzuki.
Lalu ke mana pusat pemerintahan harus dipindahkan, Marzuki menilai wilayah utara yang berbatasan dengan Jakarta pas dijadikan pengganti. Lokasinya mudah diakses. "Meski banyak daerah lain seperti Sumatra Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang bersedia memberikan lahan untuk itu secara gratis, tapi tentu biayanya akan lebih mahal. Tapi kalau memang setelah dikaji lebih baik dipindahkan ke Kalteng karena berada di tengah-tengah Indonesia, maka tidak salah juga,” imbuhnya.
Gerindra: Indonesia Bisa Belajar dari Malaysia
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta memerlukan kajian mendalam. Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. "Banjir Jakarta telah melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dua hari ini. Perlu kebijakan lebih strategis ke depan agar dampak kerugian banjir di Ibu Kota tak terulang," kata Fadli kepada wartawan, Jumat (18/1).
Rencana pemindahan Ibu Kota negeri ini pernah dipikirkan Presiden Soekarno. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis. Palangkaraya, Kalimantan dipilih karena di tengah gugus Indonesia.
Begitupun Presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke Jonggol, Bogor, dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta. "Ide pemindahan Ibu Kota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya," kata Fadli.
Ia berharap Pemerintah Pusat harus menentukan daerah baru pusat pemerintahan. "Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa," tandasnya. (mtn)
Foto: Wacana pemindahan Ibu Kota Negara yang kembali mencuat buntut banjir yang melanda wilayah Jakarta mendapat dukungand dari politisi Demokrat dan Gerindra. (ist)



































