Jakarta, ME

DPR menilai perlunya evaluasi terhadap kinerja Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Herndarman Supandji. Sebab saat ini reformasi birokrasi di BPN dianggap mengalami kemacetan.

Anggota Komisi II asal PDIP, Yasona Laoly, menilai perlunya evaluasi atas kinerja Kepala BPN Hendarman Supandji. Khususnya terhadap dua poin penting yakni masih banyak konflik pertanahan di daerah serta tidak berjalannya reformasi di internal BPN.

"Saya kira, perlu evaluasi terhadap kinerja BPN. Ya termasuk kita pertanyakan kepemimpinan Pak Hendarman. Secara konseptual, bolehlah. Tapi implementasinya, belum ada," tegasnya kepada INILAH.COM, minggu (19/05/2013).

Yasona mempertanyakan tim penyelesaian sengketa tanah yang dibentuk BPN, namanya tim 11. Tim ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di berbagai daerah.

"Sampai saat ini, saya belum mendengar ada konflik agraria yang mereka (tim 11) selesaikan. Padahal, semakin lama kasus tanah maka semakin complicated. Karena nilai keekonomisan tanah, semakin tinggi," jelasnya.

Demikian pula mata rantai birokrasi di BPN, dinilainya, masih banyak masalah. Termasuk praktik percaloan serta mafia tanah, belum berhasil diberantas. "Banyak laporan mengenai ini. Misalnya batas tanah, sering menjadi pemicu sengketa. Belum lagi sertifikat ganda. Sepertinya kepala BPN harus bersihkan dulu internalnya," tandasnya.(inl)

Foto : Kepala BPN Herdarman Supandji