Permasalahan banjir di kota Manado menjadi perhatian dewan provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut). Wilayah langganan banjir diminta menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kota (Pemkot) Manado. Kepala Badan (Kaban) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, Joi Oroh diminta mundur.

 

Penegasan ini, disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Yongkie Limen, Selasa (31/1), di ruang rapat Komisi III. Ia mengatakan, wilayah langganan banjir di kota Manado perlu diperhatikan.

 

"Kita cuma minta, Pak Oroh tolong akang daerah titik-titik rawan. Kalau bencana orang tinggal di atas gunung atau bawah gunung itu cari penyakit, nyanda apa-apa itu. Tapi kalau rutin langganan suatu daerah, seperti di wilayah Pak Amir, capek mau bicara apa. Bapak sebagai Kaban BPBD punya kewajiban. Kalau bapak nda bisa, dikoordinasi dengan pihak terkait," katanya.

 

Ditambahkannya, setiap terjadi permasalahan banjir dan tanah longsor, pemerintah hanya menyiapkan bahan natura.

 

"Setiap menjadi masalah, pemerintah hanya menyiapkan super mie, beras, so lelah dorang. Kalau bapak sebagai BPBD lia, abis dorang pe doi semua. Mulai dari dorang pe kasur, televisi rata semua," ungkapnya.

 

"Jadi minta tolong, setiap tempat yang jadi langganan rutin itu tolong dikoordinasi bersama. Kalau perlu bapak sebagai koordinator badan bencana Sulut, undang badan bencana Manado. Kalau bapak nda sanggup, berhenti," tandasnya. (Eka Egeten)