Manado, ME Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/11) kemarin menyambangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Lawatan salah satu pimpinan di lembaga anti rasuh, Adnan Pandu Praja itu di Bumi Nyiur Melambai, diapit Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Suwartomo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  FITRA yang diwakili Ismail Amir, LSM Indonesia Police Watch (IPW), Hayie Muhammad dan Pejabat kemenPAN-RB, Gunawan Suhendar.

Sejumlah petinggi lembaga negara serta LSM yang tugasnya beraviliasi dengan persoalan keuangan, korupsi, dan pelayanan publik itu, diterima Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil.  Imej kehadiran KPK yang kerap turun lapangan membidik petinggi publik yang terseret kasus penyimpangan negara tertepiskan.

Maklum kehadiran kedatangan pimpinan wadah super body  bersama beberapa pimpinan lembaga negara dan LSM anti korupsi hanya untuk melakukan seminar yang bertajuk Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi Sulut.

“Kegiatan ini fokus pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel. Karena KPK menilai layanan public yang baik merupakan salah satu elemen vital dalam indikator keberhasilan pemberantasan korupsi,” ujar Adnan dihadapan peserta seminar yang berasal dari perwakilan pemerintah kabupaten kota se Sulut dan pejabat dilingkup Pemprov, di Ruang Huyula Kantor Gubernur.

Ia pun meminta pejabat dan LSM di Sulut untuk pro aktif melaporkan ke KPK, bila  ada bentuk penyimpangan dalam pengelolaan APBD. “Silahkan lapor melalui surat resmi atau melalui website atau nomor aduan di KPK. Tapi harus disertai dengan bukti yang akurat,” tandasnya.

Wagub Sulut, Djouhari Kansil sendiri menyatakan  support dan dukungan kepada KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Pemprov Sulut komit akan terus menjadi terdepan untuk melakukan peningkatan akuntabilitas layanan publik serta mengelola APBD sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Sebab sudah menjadi komitmen Pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk membangun tanpa korupsi,” kunci Kansil.(tim me)