Manado, ME

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Warouw Karouwan membantah asumsi jika Minahasa masuk dalam kategori daerah bangkrut. Menurutnya, kendati belanja pegawai Kabupaten Minahasa melebihi 60 persen anggaran per tahun, pembangunan tetap berjalan baik.

Menurut Karouwan, progress pembangunan yang terus terjaga ditengah himpitan beban belanja pegawai yang besar tak lepas dari keberhasilan pihaknya melakukan penghematan. Menurut Karouwan, pemerintah daerah Minahasa sukses melakukan efisiensi anggaran. "Itu karena birokrat di Minahasa ikat pinggang,” kata Karouwan.

Menurutnya, dalam APBD Minahasa, anggaran untuk belanja publik dan pembangunan tidak diutak-atik untuk menutupi belanja pegawai. “Makanya di Minahasa, rakyat yang kaya birokrat yang miskin," timpalnya.

Solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai di kas daerah sendiri menurut Karouwan adalah memperpanjang moratorium penerimaan PNS. Menurutnya, Minahasa harus menghentikan penerimaan PNS setidaknya hingga 10 tahun kedepan. “Kalau  tidak ada penerimaan PNS. Setiap tahun ada yang pensiun. 10 tahun tidak terima PNS belanja pegawai turun, otomatis belanja modal akan naik," tukasnya.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mengaktegorikan Minahasa sebagai daerah yang terancam bangkrut. Belanja langsung  APBD untuk keperluan belanja pegawai yang telah mencapai hampir 70 persen dari total APBD Minahasa berbandrol sekitar Rp600 milyar, jadi acuan penilaian FITRA. “Kabupaten Minahasa itu bisa bangkrut. Dana alokasi Umum (DAU) saja tidak mampu bayar gaji PNS,” ketus perwakilan FITRA, Ismail Amir dalam seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi Sulut yang digelar di Aula Huyula Kantor Gubernur Sulut, Selasa (13/11). “Intansinya (SKPD Minahasa,red)  saja sudah sampai 38 . Urus apa saja itu,” sindirnya lagi.

Pun demikian, Ismail cukup mengapreseasi belanja modal APBD Minahasa yang cukup besar. “Asalkan dana itu bukan sekedar untuk beli mobil dinas mewah bagi pejabat. Kalau untuk pembangunan infrastruktur publik ada bagusnya,” papar Ismail lagi.

Kala coba dikonfirmasi usai seminar, Ismail mengaku data itu baru saja diperoleh dari data APBD Minahasa. “Tahun 2010 saja, biaya tak langsung PNS sudah tembus 62 persen. Sekarang malah meningkat hampir 70 persen. Sekdanya sendiri juga bilang begitu tadi. Itukan tekor namanya,” katanya, tersenyum.

Dimintai tanggapannya soal perekrutan PNS guru yang lagi getol di lakukan Pemkab Minahasa, Ismail pun terkejut. “Wah, mau bayar pakai uang apa itu. Harus ada alasan rasional dari pemerintah untuk melakukan kebijakan itu.  Jangan sampai kepentingan publik terabaikan,” lugasnya.

Ketika disentil soal adanya pelaksanaan Pemilukada di Minahasa, dimana putra sang incumbent akan maju, Ismail kembali  tersenyum. “Jangan  jangan tim sukses nanti ikut jadi PNS. Kan Honor dadakan jadi pintu masuk,” tandasnya sembari menyatakan akan melakukan riset di sekaligus mengajak warga untuk ikut mengawasi akuntabilitas  public dan pengelolaan APBD di Minahasa. (tr-3/tr-5)

Foto: Warouw Karouwan. (ist)