Manado, ME

Ketua DPRD Sulut, Meiva Salindeho Lintang merasa heran mengapa pembahasan APBD 2013 antara Komisi IV DPRD Sulut dan mitra kerja SKPD, hanya dilakukan sehari saja yakni Senin (26/11) kemarin. Pasalnya, pembahasan tentang nasib rakyat tersebut, membutuhkan waktu yang cukup lama. Sontak saja, Srikandi Partai Golkar ini mempertanyakannya kepada pimpinan Komisi IV, saat sebelum rapat bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH), di ruang rapat DPRD Sulut. “Sebelum rapat dilanjutkan, saya ingin bertanya kepada Pimpinan Komisi Empat kenapa pembahasan anggaran hanya dilaksanakan sehari saja,” tanya Lintang.

Sontak saja, pertanyaan Lintang yang merupakan Koordinator Komisi IV, langsung direspons oleh Wakil Ketua Komisi, Idrus Mokodompit dan Sekretaris Komisi, Ivone Bentelu.

Menurut mereka, alasan pembahasan APBD 2013 bersama SKPD sebagai mitra kerja hanya dilakukan sehari, dikarenakan komisi IV telah melaksanakan pembahasan khusus bersama SKPD terkait sebelum pembahasan KUA PPAS.

“Pada waktu sebelumnya kami Komisi Empat sudah melakukan pembahasan secara khusus dengan SKPD-SKPD terkait sebelum pembahasan KUA PPAS lalu.Pertemuan itu penting karena kita sudah membahas secara rinci,” ucap Mokodompit dan Bentelu.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV, Benny Rhamdani. mempertanyakan keputusan waktu pembahasan yang hanya sehari oleh pimpinan Komisi IV. Pasalnya, keputusan tersebut hanya diputuskan sepihak oleh pimpinan komisi yakni Wakil Ketua Komisi IV, Idrus Mokodompit yang mendapat delegasi dari Ketua Komisi, Joppy Paruntu yang sementara perawatan sakit.

“Pembahasan APBD adalah agenda politik strategis yang diamanatkan konstitusi. Disitulah ruang politik bagi DPRD  untuk bertarung sekaligus bertaruh secara moral dan politik untuk mmperjuangkan agenda-agenda rakyat. Waktu yang hanya tiga hari, sebagaimana yang diputuskan Banmus sebenarnya sangat singkat untuk membahas nasib Dua Juta rakyat Sulut yang setiap  aspirasinya harus diperjuangkan oleh Dewan, agar APBD yang hampir Dua Triliun itu benar-benar bisa menjawab harapan-harapan rakyat,” ujar Brani, sapaan akrabnya.

Tambahnya, kebijakan pimpinan komisi IV merupakan keputusan sepihak yang bersifat otoriter. “Maka jika pimpinan Komisi Empat hanya mengagendakan waktu pembahasan APBD tersebut hanya satu hari saja, maka ini sebuah ketidakcerdasan. Selain itu keputusan yang diambil sepihak oleh pimpinan Komisi Empat ini mencerminkan sikap otoriter yang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang bermental orde baru,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. (tim-me)