Seluruh jajaran Korps Bhayangkara di bumi Pertiwi diperintahkan agar lebih bijak menggunakan media sosial (Medsos). Ini perintah langsung dari Kapolri, Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo. Hal itu tertuang dalam surat telegram resmi nomor 2407 yang diterbitkan pada Oktober 2023.

Karo Wabprof Divisi Propam Polri, Brigjen. Pol Agus Wijayanto dikutip dari www.jurnalkhatulistiwa.com menjelaskan, kebijakan itu sebagai bentuk menjaga netralitas Polri dalam tahapan Pemilu 2024.

"Pertama, kita harus tahu rambunya dulu, Undang-Undang ada, Perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan,red) politik praktis dengan surat telegram Kapolri. Itu sudah kita buat telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos,” jelas Wijayanto, Minggu (17/12).

Dijelaskannya, seluruh anggota Polri dilarang berfoto dengan pasangan calon (Paslon). Selain itu, anggota Polri juga dilarang untuk mengomentari foto Paslon di Medsos.

Kemudian, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto Paslon via media massa, media online, dan Medsos.

“Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu. Yang dulu kalau ada angkatan, entah bintara, perwira, itu kan ada angkatannya. Itu tidak boleh,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, Divisi Propam juga memiliki cara untuk melakukan berbagai upaya menjaga netralitas anggota Polri. Bahkan, berbagai video dengan menggunakan sosok pak Bhabin telah disebarluaskan untuk menjadi pengingat seluruh jajaran.

“Salah satunya preemtif. Ini adalah untuk ke dalam dulu personel Propam yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Selain itu, keteladanan pimpinan diutamakan dalam menjaga netralitas Polri ini. Selanjutnya, ada pembekalan dan pengarahan tentang disiplin para anggota.

“Terus membuat petunjuk kepada jajaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selain ada UU, ada peraturan Perpol,” tuturnya.

Propam Polri, jelasnya, juga melakukan deteksi dini untuk menjaga netralitas di Pemilu. Salah satunya dengan melakukan kegiatan patroli siber.

Menurutnya, dalam tahapan Pemilu ini, Propam Polri melekat melakukan pengawasan. Ketika ada tindakan represif, tim khusus untuk penanganan netralitas dari Biro Paminal, Biro Provos, Biro Wabprof akan menindaklanjuti.

Tidak hanya anggota Polri, keluarga dari polisi yang berkontestasi di Pemilu 2024 pun telah diatur dalam surat telegram tersebut. Polri sudah mendata keluarga dari polisi yang maju di Pemilu.

“Ada caleg dari mulai dari DPRD kabupaten, provinsi sampai DPR RI, itu kita datakan, sampai hari ini kurang lebih jumlahnya 1.300 lebih tentang data itu,” sebutnya.

Ditambahkannya, meski ada keluarga Polri yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun anggota tetap tidak diperbolehkan terlibat kegiatan praktis. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.

Jika ditemukan ada anggota yang diduga tidak netral, ujarnya, Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke sejumlah pihak. Apabila kemudian ditemukan pelanggaran, akan ada tindak lanjut dari Propam Polri.

Lalu, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan. Apabila kategori pelanggaran berat, maka diberikan sanksi hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

“Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu. Kita telah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. Untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai. Ini yang harus dilakukan bahwa kita betul-betul serius dalam penanganan netralitas ini,” pungkasnya. (hendra mokorowu)