Manado, ME Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa.  Pasalnya, dana rakyat itu lebih didominasi untuk belanja dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Betapa tidak, belanja langsung  APBD untuk keperluan abdi negara itu telah mencapai hampir 70 persen dari total APBD Minahasa yang berbandrol sekitar Rp600 Miliar. “Kabupaten Minahasa itu bisa bangkrut. Dana alokasi Umum (DAU) saja tidak mampu bayar gaji PNS,” ketus perwakilan FITRA, Ismail Amir dalam seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi Sulut yang digelar di Aula Huyula Kantor Gubernur Sulut, Selasa (13/11) siang tadi.

“Intansinya (SKPD Minahasa,red)  saja sudah sampai 38 . Urus apa saja itu,” sindirnya lagi.

Pun demikian, Ismail cukup mengapreseasi belanja modal APBD Minahasa yang cukup besar. “Asalkan dana itu bukan sekedar untuk beli mobil dinas mewah bagi pejabat. Kalau untuk pembangunan infrastruktur publik ada bagusnya,” papar Ismail lagi.

Kala coba dikonfirmasi usai seminar, Ismail mengaku data itu baru saja diperoleh dari data APBD Minahasa. “Tahun 2010 saja, biaya tak langsung PNS sudah tembus 62 persen. Sekarang malah meningkat hampir 70 persen. Sekdanya sendiri juga bilang begitu tadi. Itukan tekor namanya,” katanya tersenyum geli.

Dimintai tanggapannya soal perekrutan PNS guru yang lagi getol di lakukan Pemkab Minahasa, Ismail pun terkejut. “Wah, mau bayar pakai uang apa itu. Harus ada alasan rasional dari pemerintah untuk melakukan kebijakan itu.  Jangan sampai kepentingan publik terabaikan,” lugasnya.

Ketika disentil soal adanya pelaksanaan Pemilukada di Minahasa, dimana putra sang incumbent akan maju, Ismail kembali  tersenyum. “Jangan  jangan tim sukses nanti ikut jadi PNS. Kan Honor dadakan jadi pintu masuk,” tandasnya sembari menyatakan akan melakukan riset di sekaligus mengajak warga untuk ikut mengawasi akuntabilitas  public dan pengelolaan APBD di Minahasa.

Diketahui dalam seminar yang dipimpin Wagub Suliut Djouhari Kansil, Sekda Minahasa, Warouw Karouwan sempat menyatakan 60 persen lebih APBD Minahasa digunakan untuk biaya PNS. Seminar itu, dihadiri salah satu pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Suwartomo, LSM Indonesia Police Watch (IPW), Hayie Muhammad, Pejabat kemenPAN-RB, Gunawan Suhendar dan sejumlah pejabat dari kabupaten kota dan Pemprov Sulut.(tim me)