Polemik kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti), dihantam. Persoalan Universitas Negeri Manado (Unima) diseriusi. Angin kritis berhembus dari Gedung Cengkeh Sulawesi Utara (Sulut).

Beragam ‘serangan’ dilontarkan Wakil Rakyat Nyiur Melambai kepada Pelaksana Harian (Plh) Rektor Unima, Jamal Wiwoho saat hearing, Rabu (1/6). Kebijakan-kebijakan Kemenristek-Dikti turut dikritik habis-habisan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.  

Adalah Anggota Komisi IV, Harry Tombeng. Ia mempersoalkan mengapa masalah yang muncul terhadap Rektor terpilih, terungkap setelah proses/hasil pemilihan. Bagi dia, masalah yang dinilainya bersifat dugaan, terlalu  simple untuk diungkit.“Belum terlalu konkrit karena masih namanya dugaan. Unima harus bertanggung jawab kepada mahasiswa. Mereka dididik menjadi baik atau bandit,” papar Tombeng.  

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, menanyakan masalah rekrutmen ‘ilegal’ mahasiswa yang sudah lama, namun baru disentil di akhir periode. Ia mengkritisi tugas Inspektur Jendral (Irjen) yang tidak peka terhadap hal tersebut.“Lalu dari dulu Irjen itu buat apa,” tegas Angouw.

Ia meminta Kemenristek-Dikti memberikan penjelasan yang jelas untuk meyakinkan masyarakat akan masalah tersebut sehingga tidak dipolitisir. “Jangan sampai tertanam dibenak warga masalah di perguruan tinggi itu, sengaja dimainkan supaya menjatuhkan Rektor baru terpilih yakni Harold Lumapow. Kami di sini setiap hari puluhan masyarakat datang mengeluh. Kami dari dulu seperti kata Pak Harry Tombeng tidak punya raja di Sulut, jadi sistem demokrasi  sudah lama. Kami tahu intrik-intrik bagaimana cara menjatuhkan lawan yang telah terpilih,” paparnya.

Masih Anggota Komisi IV Fanny Legoh. Ia mengatakan persoalan di tubuh Unima sangat menyedihkan. Baginya, dahulu Unima sangat dikenal namun sekarang sudah sangat menurun. Terkait masalah terancamnya rektor terpilih, dirinya sangat mengkritisi.  Menurut Legoh, penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Unima tidak sesuai aturan. Seharusnya, dilantik terlebih dahulu yang sudah terpilih. Seandainya didapati terkena kasus baru, kemudian diberhentikan.   “Ini sangat memalukan dan menyedihkan bagi kita. Karena ini perguruan tinggi ternama di Sulut,” paparnya.

Legoh pun membeberkan laporan adanya nama mahasiswa kuliah tapi tidak masuk dalam pangkalan data pusat.“Nanti setelah selesai tidak diterima mereka ini. Ini berbahaya, kalau begitu tutup saja Unima,” timpalnya.

Selain itu, ia menguak sekira 47 ijazah yang ditemukan bermasalah. Salah satu persoalannya hanya ditandatangani oleh rektor sendiri.“Ada yang cuma Rektor sendiri yang tanda tangan. Dugaan kami ini, Dekan tidak tanda tangan karena ini tidak sah. Ini kalau bisa dibuktikan bisa berlanjut di pengadilan,” tegas politisi PDIP tersebut.   

Ditambahkan Ketua DPRD, pihaknya sangat menghormati terkait dugaan-dugaan di Unima yang menyerempet Rektor. Yang salah harus dihukum. Ia berharap pemerintah khususnya Kementerian tidak memberikan sanksi terlebih dahulu terhadap Rektor yang terpilih sebelum ada data-data akurat.“Kami bahkan menantang Irjen memproses hukum yang salah sampai dipenjarakan, silahkan. Kami harap diproses kalau memang kedapatan. Biarkan polisi yang menelusuri mana yang salah. Tapi perlu ada bukti-bukti jelas,” beber Angouw.

“Jangan sampai terkesan di masyarakat rektor terpilih sengaja dijegal karena Menteri tidak mau kalah. Kami harap ini bisa diselesaikan karena ini menjadi pertanyaan di seluruh masyarakat,” lugas politisi vokal PDIP Sulut.

Dari Pelaksana Harian (Plh), Jamal Wiwoho, menjelaskan, sesuai aturan ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diperiksa karena tersangkut kasus, harus dibebas-tugaskan terlebih dahulu. Dikatakan Wiwoho, pihaknya sudah memanggil semua pimpinan rektorat terkait kasus itu supaya mendapatkan data dan informasi lebih akurat. “Kami akui memang saat melakukan pemeriksaaan bersamaan dengan itu terjadi pemilihan rektor. Dalam pemilihan rektor ada 3 calon. Kami dalam proses ini sangat hati-hati sekali tidak bisa memperburuk suasana yang ada di kampus,” ujar pimpinan Unima utusan Kemenristekdikti ini.

Dia berterima karena ada beberapa masukkan yang diberikan terhadap Unima. Ia berjanji akan menindaklanjuti mengenai usulan-usulan tersebut. “Dengan undangan ini telah mencairkan kebekuan antara Unima dan DPRD Sulut. Untuk itu kami bermaksud mengundang kepada pejabat DPRD untuk hadir bersama-sama di Unima. Untuk waktu dan tempat nanti kita atur bersama,” lugasnya. (tim me)